12/04/2026
Basuki Tjahaja Purnama mengkritik kebijakan pajak yang dinilai makin membebani rakyat, terutama setelah PPN naik dari 10% (sebelum 2022) menjadi 11% dan direncanakan 12% pada 2025 sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ia menegaskan “hampir semua kena pajak”, membantah narasi bahwa kenaikan hanya menyasar barang mewah. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan lebih dari 70% penerimaan negara dalam APBN 2023–2024 berasal dari pajak, menandakan ketergantungan tinggi pada konsumsi masyarakat, sementara dampaknya terasa luas dari barang kebutuhan hingga jasa sehari-hari.
Secara historis, kritik ini dikaitkan dengan praktik Cultuurstelsel abad ke-19, ketika rakyat dipaksa menyetor hasil sebagai bentuk pungutan. Kini, ketimpangan dinilai muncul karena potensi pajak korporasi belum optimal; laporan Tax Justice Network memperkirakan Indonesia kehilangan miliaran dolar tiap tahun akibat penghindaran pajak perusahaan multinasional. Dalam konteks ini, kritik Ahok menyoroti ketidakadilan: pajak konsumsi terus diperluas, sementara celah pajak perusahaan besar—termasuk asing—masih belum tertutup maksimal.
